Integrated Ict Implementation Between Schools With A Cross-Sectoral Network: A Case Study In IndiaAbdul Main
Abdul Main
abdulmainbdk@gmail.com
Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Surabaya; alumni Short Course di National University of Educational Planning and Administration (NUEPA), New Delhi-India.
Diterima : 15November 2020
Direvisi : 23 Desember 2020
Disetujui : 25 Desember 2020
Abstraksi
Artikel ini membahas tentang implementasi ICT terintegrasi antar sekolah dengan jaringan lintas sektoral berdasarkan studi kasus di India. Permasalahan yang dibahas adalah (1) bagaimana implementasi ICT dalam sistem konektivitas antar sekolah dengan lembaga lintas sektoral di India? (2) Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah India sehingga implementasi ICT antara sekolah dengan lintas sektoral berjalan lancar? (3) bagaimana konektivitas ICT sekolah dengan jaringan ICT lintas ektoral nasional serta pemanfaatannya sehingga dapat mendukung terwujudnya knowledge-base society di India? Tujuan pembahasan ingin mengetahui kebijakan strategis dan kebijakan teknis implementasi ICT sekolah dengan jaringan ICT lintas sektoral pada tingkat distrik, states, dan nasional. Analisis didasarkan pada data primer lapangan melalui observasi terlibat dan wawancara dengan para pihak yang berkompeten serta data-data sekunder yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi ICT antar sekolah dengan jaringan lintas sektoral, baik pada level distrik, level state, maupun level nasional di-back up dengan kebijakan nasional yang berfungsi sebagai semacam ‘blue-print’ yang diterapkan secara merata. Sementara pada tataran teknis-implementatif, pemerintah nagara-negara bagian bebas berimprovisasi merumuskan arah, membuat ketentuan lokal, memonitor dan memfasilitasi serta mengawal terlaksananya implementasi ICT secara efektif tanpa keluar dari framework kebijakan nasional. Pada tataran pemanfaatan, jaringan ICT sekolah terkoneksi secara lintas sektoral dengan jaringan ICT perguruan tinggi dan lembaga riset dan training di tingkat distrik, states dan nasional. Jaringan ICT terkoneksi inilah yang membentuk suatu kesatuan networking yang mampu menciptakan knowledge-friendly di tengah masyarakat sehingga mampu mendukung terwujudnya masyararakat berbasis pengetahuan (knowledge-base society).
Referensi
Departement of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, India. National Policy on ICT in School Education, New Delhi, 1992.
——-, National Curriculum Framework, New Delhi, 2005.
Indonesia, Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang “Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia”.
——-, Inpres No. 3 tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Gov”.
——-, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Masuda, Yoneji, Managing in the information society: releasing the Japanese style. Oxford : Basil Blacwell, 1990.
Morris-Suzuki, Tessa, Beyond computopea: information, automation and democracy in Japan. New York : Kegan Paul, 1988.
Nasution, Zulkarimein, Teknologi komunikasi dalam perspektif (Jilid 1) : Latar belakang dan perkembangannya, Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1989.
Walter B. Wriston. The Twilight Of Sovereighnty: How The Information Revolution is Transforming Our World. Jakarta: Gramedia, 1992.
Webster, Frank, Theories of information society. London : Routledge, 1995.
Word Bank, Local Governance and Education Performance: A Survey of The Quality of Local Eductaion Governance in 50 Indonesian Districts. Jakarta: East Asia and Pacific Region Human Development-Word Bank Office, 2013.
Yosephne, Yazali. Vocational Education and Skill Development, New Delhi: National University of Education Planning and Administration (NUEPA), 2014.
Terbit: Juni 2021
